JAKARTA, Bernas.id – Rencana soal akan dibuatnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera). Pemerintah menggelar rapat harmonisasi pertama.
Rapat harmonisasi tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) di Jakarta.
Lana Winayanti, selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menjelaskan, bahwa rapat Harmonisasi dilaksanakan berdasarkan arahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Hukum dan HAM setelah pembahasan di tingkat PAK selesai.
?Kami berharap dengan diadakannya rapat harmonisasi RPP Tapera, BP Tapera dapat segera beroperasi pada akhir Maret 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Tapera,” ujarnya melalui keterangan Resmi.
Terkait implementasi UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik sedang melakukan audit kinerja dan keuangan penutup Bapertarum-PNS.
?Dalam waktu dekat kami juga berharap sudah dapat melakukan pemilihan komisioner dan deputi komisioner. Kami tinggal menunggu persetujuan dari Presiden terkait dengan tata cara pemilihan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera,” tuturnya.
Untuk mendukung beroperasinya BP Tapera, pemerintah telah mengalokasikan modal awal BP Tapera sebesar Rp2 triliun.
?Hal yang masih perlu kita bahas bersama adalah terkait besaran simpanan.
DPR telah mengusulkan besaran simpanan sebesar 3%. Komponen tersebut terdiri dari 2,5% dari peserta pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja.
Terkait hal tersebut kami juga akan membahasnya dalam LKS Tripartit,” imbuh Lana.
Di pihak lain, Wahyu Widodo selaku Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang hadir dalam kesempatan dimaksud mengungkapkan perlu adanya keterwakilan pekerja dan pengusaha dalam wali amanat.
?Kami juga merekomendasikan untuk membahas besaran simpanan tapera bersama tipartit dan juga perlunya disusun roadmap pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat,” pungkasnya.

