JAKARTA, Bernas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada pihak Setya Novanto untuk kembali membaca dan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah terkait dengan pernyataan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang mengatakan pemanggilan terhadap kliennya harus mendapat izin dari Presiden. Alasan imunitas jadi tameng Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK. Padahal kasus yang dihadapi adalah perkara khusus, yakni korupsi.
“Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/11/17).
Sebelumnya, Kuasa Hukum Setnov meminta kliennya untuk tak menghadiri pemeriksaan penyidik KPK karena berlindung pada UU MD3 Pasal 244 dan Pasal 245 ayat (1).
Febri menjelaskan, dua pasal tersebut tidak bisa digunakan oleh anggota DPR yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.
“Tentu saja dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, imunitas tidak bisa digunakan di sana. Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi,” imbuh Febri.
Kata Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi langkah pihak Setya Novanto yang memanfaatkan pasal 20 A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang imunitas hukum sebagai alasan untuk menolak pemeriksaan dari KPK.
?Itu kan orang main sirkus,? ujar Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD, Selasa (14/11/17). Pasal yang menyebut bahwa setiap anggota Dewan memiliki hak imunitas itu dinilai tidak tepat digunakan sebagai alasan untuk mangkir dari pemeriksaan perkara korupsi.
Karenanya, pihak KPK meminta agar Setya Novanto bisa memenuhi panggilan penyidik KPK pada Rabu hari ini sebagai tersangka e-KTP.