JAKARTA, Bernas.id – Ketua DPR RI Setya Novanto selalu berlindung dengan hak imunitas yang dimiliki anggota dewan.
Namun, menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, hak imunitas yang dimiliki anggota dewan tidak berlaku terhadap kasus hukum.
“UU MD3 itu memang ada hak imunitas, tetapi ini tentunya tidak menyangkut hal-hal yang khusus,” ujar Agus di Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Agus memaparkan bahwa ketentuan pemanggilan seizin Presiden sebenarnya tidak berlaku jika terkait tindak pidana khusus dalam Pasal 245 Ayat 3 Poin C UU MD3.
“Tindakan khusus itu memang ada poin C, tentunya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan Pak Setya Novanto,” terang politisi Partai Demokrat ini.
Agus menuturkan, persoalan hukum terutama kasus korupsi, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
“Apakah korupsi merupakan tindakan yang khusus? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada KPK yang menerima suatu keputusan,” lanjutnya.
Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 UU MD3, tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 Poin C.