Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Diminta Memoratorium Soal Banyaknya Pembangunan Hotel Baru

Oleh: Redaksi Bernas•13 November 2017
Pemerintah Diminta Memoratorium Soal Banyaknya Pembangunan Hotel Baru
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memoratorium pemberian izin pembangunan hotel baru di daerah masing-masing...."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Belakangan pembangunan hotel baru banyak dibuat pengusaha industri properti di beberapa wilayah. Hotel-hotel tersebut banyak menawarkan berbagai akses kemudahan dan juga promosi. Namun, menjamurnya pembangunan hotel tersebut tidak seimbang dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memoratorium pemberian izin pembangunan hotel baru di daerah masing-masing.

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tercatat ada sekitar 290.000 kamar dari 2.300 hotel berbintang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, jumlah kamar hotel non bintang tercatat lebih dari 285.000 unit dari sekitar 16.000 hotel yang ada.

“Bahkan kira-kira ada satu juta kamar yang tidak tercatat Badan Pusat Statistik (BPS). Kami minta pemerintah melakukan moratorium izin hotel,” jelas Hariyadi Sukamdi, selaku Ketua Umum PHRI kepada awak media di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Lebih lanjut Hariyadi memaparkan, melihat jumlah yang ada, kamar hotel di Indonesia menjadi yang terbanyak dibandingkan di negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Sedangkan, pertumbuhan wisatawan yang masuk ke dalam negeri tidak terlalu tinggi.

Pada tahun 2016 lalu, tercatat sekitar 11,7 juta wisatawan masuk ke Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan Malaysia yang mencapai 26 juta orang, Thailand 30 juta orang, atau Singapura yang mencapai 16 juta.

Hariyadi menuturkan, tanpa moratorium persaingan bisnis perhotelan akan semakin ketat.

“Dari masing-masing (PHRI) daerah sudah lobi ke pemda masing-masing, tapi tidak semua mau nurut. Karena pemerintah itu berpikir bisa ambil retribusi di sana, jadi tidak berpikir panjang,” tutupnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram