JAKARTA, Bernas.id – Masyarakat penghayat kepercayaan tertentu bisa bernapas lega setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kepercayaannya bisa dimasukkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq pun menyambut baik keputusan MK Tersebut. Menurutnya, itu sama artinya dengan mengembalikan hak warga negara. Maman menjelaskan bernegara itu konstitusi, dan konstitusi yang utama adalah penegakan hak asasi manusia di mana salah satunya adalah hak beragama.
“Jadi ini bukan pemberian negara, tapi negara memang harus menghormati hak orang beragama dan berkeyakinan,” terang Maman di Jakarta, Jumat (10/11/17).
Maman menambahkan dengan adanya putusan MK itu, maka hal ini mengingatkan bagaimana Indonesia yang berideologi Pancasila memang harus menghargai semua orang yang memiliki keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghayat yang jumlahnya di Indonesia sekitar 185 kelompok penghayat memang adalah kelompok yang harus dihargai dan dihormati,” katanya.
Ia menjelaskan putusan MK juga seharusnya menjadi momen penghentian pelecehan dan diskriminasi yang selama ini dirasakan oleh kelompok penghayat kepercayaann.
Mereka sempat kesulitan untuk mengurus pernikahan, tak bisa mendapat akses perbankan dan sebagainya.
“Hak-hak sipil dan politik mereka betul-betul tercerabut gara-gara ada pengosongan kolom agama. Jadi ada yang tidak punya akte kelahiran, KTP. Mereka tidak bisa menikah dengan formal, mereka juga tidak bisa mengakses perbankan,” imbuh Maman.
Ia berkata ada anak-anak yang kesulitan menempuh pendidikan karena urusan kolom KTP itu.
Sebab, jika kolom agama kosong dan tidak terisi.