Bernas.id – Pasar adalah institusi penting dalam sebuah kehidupan bernegara. Bahkan hari ini, saat permasalahan semakin kompleks, negara memiliki hak untuk mengintervensi pasar dalam makro ekonomi. Sejak dulu pasar adalah sarana bersama membangun kesejahteraan yang pada akhirnya menjadi sendi dalam berkehidupan.
Dulu, ketika pasar itu sederhana dan tidak mengenal uang sebagai alat tukar yang sah, persoalan selesai dengan kesepakatan masing-masing individu tanpa campur tangan sang penguasa negara.
Namun hari ini, kita menemukan banyak masalah justru ketika media pertukaran itu memiliki perwujudannya. Transaksi dalam pasar semakin samar dalam mencapai kesejahteraan. Bahkan, ketika negara atas maksud baik melakukan intervensi dengan segala kebaikannya tetap saja mendatangkan kekecewaan bagi masyarakat.
Bagaimana tidak, hari ini pemilik modal adalah penguasa pasar. Distorsi ini semakin mendalam. Saat itulah regulasi bisa menyingkarkan “rakyat jelata”, saat pasar menjadi media bagi pemilik modal dan penguasa.
Negara memang menjadi wakil bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kepuasannya.
Namun, kebijakan yang berkawan dengan pemilik modal ini bisa menjadi satu kezaliman yang diperbolekan untuk terus berlangsung.
Hal ini turut berkontribusi dalam menambah angka kemiskinan, sehingga memberikan tugas baru kepada entenitas lain untuk mengentaskan kemisikinan.
Memang jalan yang ditempuh oleh arus globalisasi ekonomi dalam sebuah perumusan kebijakan suatu negara tak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi dalam tataran pelaksanaannya.
Globalisasi ekonomi yang hari ini semakin jelas terdengar dengan nama pasar bebas yang awalnya untuk memberikan peluang bagi masyarakat, malah justru menjadi ancaman.
Globalisasi ekonomi membuat batas kewilayahan semakin samar. Satu sama lain bisa saling memudahkan dalam berinteraksi.
Namun, globalisasi ekonomi pun bisa merebut posisi pasar yang sebelumnya telah dimiliki rakyat.
Maka dalam hal ini, ekonomi dan politik tidak bisa berjalan masing-masing. Keduanya saling beririsan, terlebih politik mampu melahirkan kebijakan sebagai landasan bagi aktivitas ekonomi. Keakraban hubungan politik dan ekonomi harus menemukan jalan tengah yang elegan.
Akhirnya Indonesia dipaksa harus mandiri dan berdaulat, agar terbebas dari intervensi kepentingan asing.
Yang artinya dengan memiliki keunggulan, Indonesia bisa untuk tidak berkompromi politik dan berdaulat untuk menentukan sendiri nasib bangsanya.
Untuk mewujudkan ini, bukan hanya tugas para penguasa negara. Namun, masyarakat juga dituntut untuk senantiasa menaikkan kapasitasnya sebagai individu.
Oleh karena itu, mari kembangkan diri dan jadilah ahli mulai dari sekarang.