JAKARTA, Bernas.id – Iming-iming soal hunian dengan Down Payment (DP) murah, tidak serta merta masyarakat berbondong-bondong datang untuk mendaftar membeli rumah tersebut. Ternyata, masyarakat juga mempunyai pertimbangan soal DP dan hunian yang akan dibeli.
Meskipun Pemerintah telah melakukan beragam cara agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah, namun hal tersebut belum terealisasi dengan baik.
Salah satu cara yang dilakukan diantaranya melalui skema bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lewat skema ini, MBR yang hendak membeli hunian, baik rumah tapak maupun rumah susun sederhana milik, bisa memilikinya hanya dengan uang muka atau down payment (DP) 1 persen.
Meski uang mukanya relatif rendah, Lana Winayanti selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, tak banyak MBR yang berminat membeli rumah dengan DP kecil.
Hal itu diketahui, setelah Lana meminta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) membuat riset terkait rata-rata uang muka yang disetorkan masyarakat saat membeli rumah.
“Nah ternyata, DP 1 persen itu angkanya kecil sekali cuma 0,5 persen.
Yang berikutnya DP 5 persen mungkin sekitar 20-an persen, yang terbesar justru DP 9-10 persen,” ungkap Lana saat disinggung terkait rencana Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program DP 0 rupiah di Jakarta, Senin (6/11/2017).
Lana menduga rendahnya minat DP 1 persen ini lantaran besarnya cicilan per bulan yang harus dibayar.
“Jadi, sebetulnya kan gini, dengan DP yang lebih besar kreditnya kan makin kecil. Kalau dilihat angsuran per bulannya kan bisa lebih kecil, kreditnya juga mengecil,” paparnya.
Lebih lanjut Lana menjelaskan, meskipun begitu, bukan berarti program DP nol rupiah yang dirancang Pemprov DKI tak bisa dilaksanakan.
Pasalnya, selama ini pemerintah pusat tidak pernah mengatur batasan uang muka yang harus disetorkan masyarakat kepada perbankan.
Hanya, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan, bahwa mekanisme loan to value yang dapat diberikan perbankan itu bisa mencapai 95 persen.
Lana memastikan, akan membahas lebih lanjut terkait rencana program Pemprov DKI tersebut. Namun demikian, dalam realisasinya, pemerintah pusat akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Sebenarnya kan tergantung kebijakan masing-masing Pemda ya.
Nah ini yang terus dan tidak ada pengecualian untuk program pemerintah. Ini mungkin yang perlu bahas lagi baiknya gimana,” tutupnya.