JAKARTA, Bernas.id – Maraknya hunian rusunami berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang akan di garap, ternyata tidak sepenuhnya akan berjalan mulus. Pasalnya, beberapa pihak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov), harus menindaklanjuti dengan segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).
Pemerintah daerah mesti menindaklanjuti untuk membuat perdapergub/perwali/perbup guna memastikan penetapan kawasan TOD pasca terbitnya peraturan menteri ATR/BPN nomor 16/2017 terkait TOD.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Paresit menuturkan permen memberikan fondasi tentang kriteria dan standar untuk perencanaan TOD, dan selanjutnya harus ada perubahan RT/RW dengan peraturan daerah sehingga efektif.
Pasca penerbitan permen itu, maka pasti akan ada persoalan operasionalisasi teknis, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) harus segera membuat tim asistensi untuk pemda.
“Segera sosialisasikan dan buat program pelatihan teknis untuk bappeda apabila dibutuhkan,? paparnya Rabu (1/11/2017).
Pemerintah menetapkan zona insentif/zona bonus sebagai bentuk mekanisme kerja sama antara pemerintah lokal (kabupaten/kota) dengan pengembang (swasta) untuk mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dalam peraturan terbaru yang diterbitkan menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.16/2017.
Adapun dalam aturan itu Kawasan Berorientasi Transit atau TOD merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 meter sampai dengan 800 meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
Di pihak lain, Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN menambahkan, dalam aturan itu, insentif yang dilakukan merupakan pertukaran bersyarat antara pemerintah kabupen/kota dengan developer atau swasta. Pemerintah kabupaten/kota memberi izin kepada developer untuk membuat bangunan lebih besar dengan pertukaran berupa beberapa fasilitas publik.
?Adapun bonus yang didapat pengembang adalah penambahan luas lantai bangunan melebihi batas maksimum pada peraturan zonasi pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan TOD.
Pasalnya kawasan TOD mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehinggga kebutuhan pembangunan dengan intensitas tinggi diperlukan,? tutupnya.