Jakarta, Bernas.id-Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 menjadi Rp 3,648 juta mendapat reaksi keras dari Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang kecewa atas keputusan itu.
Menurut Deputi Presiden KSPI, Muhamad Rusdi menilai bahwa putusan UMP DKI 2018 tidak sesuai meski ada kenaikan sebesar 8,71 persen yang dihitung berdasarkan tingkat inflasi periode September 2016 hingga 2017 sebesar 3,2 persen serta pertumbuhan domestik bruto 4,99 persen.
“Kami sedang rencanakan akan lakukan gugatan PTUN dan demo besar-besaran pada 10 November besok,” kata Rusdi di Jakarta.
Rusdi bahkan menjanjikan pihaknya akan melakukan demo pada 10 November nanti dengan tujuan Balaikota DKI dan Istana Presiden sebagai bentuk protes kekecewaan, dan diprediksi jalan-jalan pusat kota di seputaran Balaikota dipastikan lumpuh..
“Akan banyak sekali massanya nanti. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Kenapa yang dipakai justru PP 78/2015.
Itu jelas-jelas salah,” cetus Rusdi.
Seperti diketahui sebelumnya, provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk 2018 sebesar Rp3.648.035 dibandingkan tahun sebelumnya 2017 yang sebesar Rp3.355.000. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku penghitungan UMP DKI Jakarta 2018 itu sudah memperhitungkan aspirasi seluruh pihak, baik pengusaha, buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Prosesnya pun panjang dan tidak sederhana.

