JAKARTA, BERNAS.id – Detasemen Khusus Anti Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor memang ditunda keberadaanya. Namun bukan berarti kedepan Densus yang disorong Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu tidak terbentuk bila dibutuhkan.
Lalu, bagaimana dan peran apa yang dapat ditangani?
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan, besaran transfer dana ke daerah dan dana desa memerlukan pengawasan dan pengamanan. Dalam konteks itulah Polri membentuk dan memfungsikan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
Transfer dana daerah plus dana desa sudah mencapai kisaran Rp 760-an triliun.
Sebaran transfer dana ke daerah mencakup 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Tahun 2017 ini, jumlah desa penerima dana desa tercatat 74.954 desa.
Selanjutnya, luasnya wilayah sebaran transfer dana ke daerah dan dana desa itu sudah menggambarkan beban pengawasan dan beban pengamanan yang amat sangat tidak ringan.
Dalam konteks itulah, lanjut Bambang, Polri merancang dan menyiapkan Densus Tipikor. Karena jelajah kerja Polri mencakup seluruh wilayah negara, Densus Tipikor pun disiapkan untuk mengambil peran besar atas beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional itu.
Unit-unit Densus Tipikor akan siaga dan bekerja di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota serta 74.000 desa.
“Total dana pembangunan yang tidak efektif akan meningkat karena hanya diendapkan di bank oleh puluhan pemerintah daerah. Sampai kapan dana-dana pembangunan itu akan diendapkan pun tidak ada yang tahu. Mau berapa lama lagi kecenderungan seperti sekarang ini akan dipertahankan?” Ungkap Bambang dalam keterangannya, Kamis (2/11/2017).
Ditambahkan Bambang, berkaitan dengan itu, masih kata Bambang, pemerintah hendaknya lebih proaktif dalam memberi pemahaman kepada publik tentang beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional dewasa ini.
Pemberantasan dan pencegahan korupsi harus selalu dimaknai semata-mata sebagai kerja penegakan hukum.
Demi tertib pembangunan dan tertib hukum itu sendiri, inisiatif pemberantasan dan pencegahan korupsi jangan sekali-kali dipolitisasi.
“Penundaan fungsi Densus Tipikor jangan terlalu lama,” pungkasnya.