JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta pelanggan baru kartu SIM (pembeli SIM card perdana) untuk melakukan registrasi kartu dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).
Berdasarkan siaran pers Kemenkominfo, registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan hoax.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan setiap lembaga punya akses yang berbeda dalam pemanfaatan data kependudukan. Misalnya, kebijakan melakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang diwajibkan pemerintah saat ini.
“Akses read only provider serupa dengan akses read only perbankan.
Tapi kalau bank tidak diberi nomor KK, tergantung kebutuhan,” terang Zudan, Rabu (1/11/17).
Pihaknya berjanji bahwa pemerintah menjamin keamanan data pengguna yang didaftarkan pada nomor kartu prabayar. Data itu tidak akan bisa diubah dan disalahgunakan operator karena letaknya berada di server Dukcapil. Selain itu, operator pun dilarang untuk membocorkan segala data pribadi milik pelanggan.
Jika melanggar, maka akan ada sanksi hukum untuk itu.
“Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya. Karena akses yang diberi ke mereka berbeda, hanya verifikasi saja,” terang Zudan.
Ia menambahkan hal-hal yang bisa diakses operator seluler dan perbankan berbeda dengan pihak Kepolisian.
“Kalau Bareskrim ditambah sidik jari, iris mata, serta foto face recognition (verifikasi wajah),” ujar Zudan.
Menurut Zudan, kerja sama pihaknya dengan 481 lembaga lainnya dilakukan secara selektif dan cermat. Kebutuhan suatu lembaga akan penggunaan data kependudukan tak dilakukan sembarang.
“Jadi kami sangat selektif, misal hanya butuh NIK, nama, alamat, ya akan diberi itu.
Misal untuk bayar pensiun. Kan hanya butuh NIK, nama, alamat, enggak butuh, nama ibu, dan lain-lain,” imbuhnya.
“Kalau bank butuh nama ibu, kalau Bareskrim butuh foto wajah, sidik jari. Kalau ada demo, ke-shooting wajahnya sekarang sudah bisa dicari.?
Sebagaimana diketahui, registrasi ulang SIM dimulai 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018.
Jika pelanggan tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap dan akan blokir total pada 28 April 2018.