JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Ditjen Cipta Karya mencatat pengurangan kawasan kumuh hingga 2017 baru mencapai 9.700 hektare (ha) dari target sekitar 38.000 ha yang harus ditangani sejak 2014.
Hal tersebut dikatakan Sri Hartoyo, selaku Dirjen Cipta Karya yang menyatakan, program 100-0-100, yaitu penyediaan 100% akses air minum aman, pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan hingga 0%, dan penyediaan 100% akses sanitasi layak, mendorong kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut dapat terwujud.
Pengentasan Kawasan Kumuh Baru 18,4%
“Dari 38 ribu ha di 2014 akan menjadi 0% di 2019. Tahun 2016 sampai 2017, sudah sekitar 9.700 ha, ini belum termasuk penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah daerah sendiri,” ungkap Sri di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (30/10/2017).
Lebih lanjut Sri memaparkan, pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dalam penanganan kawasan kumuh sehingga persentase pengurangan kawasan kumuh akan lebih besar.
Sejumlah kota besar yang mengalami perubahan signifikan melalui program pengurangan kawasan kumuh, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan Semarang.
“Perubahan itu kelihatan berkurang kumuhnya, lingkungan lebih layak huni dan habitable,” ungkapnya.
Kendati demikian, Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambahkan, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus lebih bekerja keras dalam mewujudkan target nol% kawasan kumuh.
Hal itu karena program pengurangan kawasan kumuh masuk dalam program RPJMN 2015-2019 yang kemungkinan tidak akan tercapai.
“Menurut evaluasi Bappenas, ini masuk di program RPJMN yang mungkin tidak akan tercapai, tapi kita harus kerja keras karena dari 38 ribu ha, di tahun ketiga baru sekitar 9.000 ha. Kita harus kerja keras terus, tidak mudah,” tutupnya.

