JAKARTA, Bernas.id – Kabar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Kementrian Tenaga Kerja per November nanti ternyata mendapat respon serius dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Pihak Aprindo menilai bahwa keputusan tersebut sangat menyulitkan para pengusaha ritel dari sisi meningkatkan penggeluaran dan berpengaruh pada dampak laba yang diterima.
Menurut Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey, situasi ini akan semakin membuat pengusaha terjepit, dan, kenaikan UMP/UMK itu terjadi di tengah situasi daya beli masyarakat yang tidak bagus, dan bisa berdampak toko-toko ritel tutup.
?Ini bakal menyusahkan pengusaha,? ujar Roy kepada wartawan, Senin (30/10/17).
Seperti diketahui bahwa Kemenaker telah menetapkan kenaikan UMP/UMK per 1 November mengalami kenaikan, hal itu tertuang dalam surat bernomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.
?Tentunya keputusan itu menyulitkan, menambah beban yang mesti dibayar, yaitu, upah pegawai. Hal inilah yang dialami 7-Eleven, Matahari di Pasaraya dan Blok M. terbaru, tutupnya Lotus serta Debenhams,? tutur Roy.