Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemprov DKI Jakarta Akhinya Tutup Alexis

Oleh: Redaksi Bernas•29 Oktober 2017
Pemprov DKI Jakarta Akhinya Tutup Alexis
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA Bernas id Setelah sekian lama mendapat dorongan untuk segera diproses dan dihentikan pihak Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengambil..."

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Setelah sekian lama mendapat dorongan untuk segera diproses dan dihentikan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah tegas dengan secara resmi menutup hotel dan griya pijat Alexis, di kawasan Jakarta Utara.

Keputusan tegas Pemprov DKI Jakarta tersebut ditetapkan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta, yang dikeluarkan pertanggal 27 Oktober 2017.

Dengan dikeluarkannya surat bernomor  68661-1.858.8 tersebut menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis, dan membuat operasi hotel yang diduga sebagai lokasi prostitusi itu tidak bisa dilanjutkan karena izinnya sudah habis

“Kami mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kami akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya berjalan terus,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).

Anies juga menegaskan dengan surat tersebut maka Alexis tidak punya izin lagi untuk berkegiatan apapun secara legal di hotel bercat hitam tersebut, meski sejauh ini Pemprov DKI Jakarta tidak menyebut dasar pencabutan izin Alexis.

“Pemprov memiliki dasar dan ini menyangkut juga menjaga moral kita. Tapi dasar-dasar itu ada.

Kami minta kepada semua pihak untuk menaati keputusan itu,” kata Anies.

TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk melakukan her-registrasi setiap tahunnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram