Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Anies Tak Ingin Ada Prostitusi di Jakarta, Alexis Otomatis Ilegal

Oleh: Redaksi Bernas•29 Oktober 2017
Anies Tak Ingin Ada Prostitusi di Jakarta, Alexis Otomatis Ilegal
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh Hote..."

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Ia telah menghentikan izin usaha Hotel Alexis karena tidak mau membiarkan prostitusi ada di Jakarta.

Setelah daftar ulang ditolak maka seluruh kegiatan di Alexis terhitung ilegal. Anies menyebutkan surat penolakan izin usaha Alexis sudah dikeluarkan sejak Jumat (27/10/17) lalu.

“Sudah habis.

Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi.

Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,” terang Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/10/17).

Penutupan Alexis ini karena banyaknya keluhan dari warga dan pemberitaan media massa mengenai Alexis.

Alexis pun menjadi salah satu janji yang disampaikan Anies-Sandi pada masa kampanye.

“Kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan. Karena itu seperti juga kita sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kita akan mengambil sikap tegas kepada Alexis,” tegasnya.

Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 6866/-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram