JAKARTA, Bernas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setidaknya sudah tiga kali mangkir dari undangan Pansus KPK. Lalu bagaimana respon soal mangkirnya KPK yang sudah berulang kali tersebut?
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap, KPK tidak mengedepankan arogansinya, dan mau berubah pikiran untuk mau hadiri undangan Pansus KPK.
“Semoga KPK berubah pemikirannya bukan Kepada Arogansi tapi menjadi yang terbaik. Karena KPK di mata masyarakat sangat Luar biasa.
Kita berharap KPK akan datang pada waktunya,” ujar Sahroni, saat berbincang dengan Bernas.id, Kamis (26/10/2017).
Disinggung apakah ketidakhadiran KPK ada unsur kurang menghargai Pansus, anggota pansus KPK itu menyerahkan pada penilaian masyarakat.
“Biar Masyarakat yang menilai dengan ketidak hadiran KPK diundang Pansus,” jelasnya.
Sementara itu, anggota pansus KPK lainnya, Masinton Pasaribu menambahkan, KPK sudah sering mangkir. Alasan yang diberikan masih sama yaitu menunggu putusan uji materi terhadap UU MD3 soal legalitas pembentukan pansus di Mahkamah Konstitusi.
“Sudah sering (mangkir), mereka bilang nunggu putusan MK,” ujar aktivis 98 tersebut.
Masinton masih belum bisa memastikan apakah Pansus KPK akan menggunakan mekanisme pemanggilan paksa setelah panggilan ketiga kali ini kembali diabaikan.
“Itu (panggil paksa) belum tahu. Kita masih bicarakan dululah di pansus,” pungkasnya.
Dari KPK sendiri sudah pastikan tidak hadir.
Alasan ketidakhadiran disampaikan jubir KPK Febri Diansyah.
“Seperti sikap KPK secara kelembagaan yang pernah disampaikan sebelumnya, KPK berharap kita sama-sama menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta.
Adapun proses hukum di MK yang dimaksud terkait dengan uji materi soal keabsahan Pansus Hak Angket KPK itu.
Lebih lanjut Febri menyatakan KPK menyampaikan dua hal soal undangan terhadap Sekretariat Jenderal dan Unit Labuksi KPK itu.
“Pertama, penegasan bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK sebagaimana diatur di pasal 21 Undang Undang KPK,” katanya pula.
Kedua, kata Febri, penyampaian kembali informasi bahwa sebelumnya KPK juga sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena menjadi pihak terkait di MK. “Sebagai respons, surat sudah kami kirimkan ke Plt Sekretaris Jenderal DPR RI,” pungkas mantan aktivis ICW tersebut.