JAKARTA, Bernas.id ? Presiden Joko Widodo menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) berdasarkan berbagai alasan. Alasan pertama, pembentukkannya membutuhkan payung hukum berupa undang-undang. Sebab, Densus Tipikor akan melibatkan institusi penegak hukum.
“Dalam pelaksanaannya memang masih perlu suatu kajian yang lebih jauh lagi.
Mengapa? Karena lembaga ini harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan satu atap.
Itu tentu butuh payung undang-undang,” terang Menko Polhukam Wiranto di Istana Presiden, Selasa (24/10/17).
Selanjutnya, belum ada undang-undang yang menjadi payung hukum Densus Tipikor sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi harus melalui tahapan kementerian hingga pembahasan di DPR RI. Wiranto menyebutkan pembentukan Densus Tipikor tak semudah membalikkan telapak tangan.
Artinya, ada proses usulan sampai persetujuan lembaga penegak hukum yang sudah ada.
“Dari Menpan RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya. Menpan RB harus menerima usulan dulu. Secara struktur kelembagaan dan kepegawaian juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan, baru ada usulan kepada Presiden,” ungkapnya.
Pembentukan Densus Tipikor ini akan ditunda untuk dilakukan kajian dari Menko Polhukam.
Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku masih menunggu keputusan tersebut lewat surat resmi. Penundaan itu berarti pembahasan Densus Tipikor belumlah berakhir.
“Ya sudahlah kita tunggu saja keputusan surat resmi,” terang Yosonna Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/17).