Bernas.id – Kabar diwajibkannya registrasi ulang kartu perdana datang dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) yang akan diberlakukan mulai tanggal 28 Oktober 2017 mendatang. Proses registrasi ulang kartu perdana ini nantinya diwajibkan menggunakan NIK KTP dan Nomor KK. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.
Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses registrasi ulang kartu perdana, berikut hal yang perlu kamu perhatikan.
1.
Memakai NIK KTP dan Nomor KK
Penggunaan NIK KTP dan Nomor KK dalam registrasi ulang kartu perdana ini berguna untuk meningkatkan keamanan privasi dari kartu yang kamu miliki. Setelah proses registrasi ulang kartu perdana kamu selesai, operator seluler nantinya akan memvalidasi kartu perdanaa kamu berdasarkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.
Proses registrasi ulang kartu perdana dinyatakan berhasil apabila data kependudukan kamu dalam kartu perdana kamu sudah tervalidasi.
Menurut Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi, setelah melakukan registrasi ulang kartu perdana, masyarakat tidak perlu cemas akan keamanan data pengguna karena tim operator tidak memiliki akses untuk membuka.
2. Tidak Menggunakan Nama Ibu
Perlu kamu perhatikan!
Menyebarnya kabar diwajibkannya registrasi ulang kartu perdana dijadikan oleh sebagian oknum sebagai modus penipuan baru.
Beberapa hari terakhir, terkuak kabar bahwa registrasi ulang kartu perdana harus mencantumkan nama ibu di dalamnya.
Yang sesungguhnya adalah registrasi ulang kartu perdana TIDAK PERLU mencantumkan nama ibu, hanya NIK KTP dan Nomor KK.
Penggunaan nama ibu hanya digunakan dalam registrasi perbankan.
Apabila kamu mencantumkan nama ibu saat registrasi ulang, maka sudah dipastikan akan dengan mudah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut membobol kartu rekening kamu.
3. Mencegah Datangnya Berita Hoax
Keputusan diwajibkannya registrasi ulang kartu perdana telah disetujui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah kejahatan siber seperti penipuan, penyebar berita palsu (hoax), spam, ataupun yang lainnya.
4.
Dikenakan Sanksi Bagi Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang
Pelaksaan registrasi ulang kartu perdana akan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2017 mendatang. Hingga batas akhir jatuh pada tanggal 30 Februari 2018. Di batas tanggal akhir ini, kamu akan diberi perpanjangan waktu hingga 30 hari.
Tepatnya pada tanggal 30 Maret 2018. Apabila lewat dari tanggal 30 Maret 2018 kamu belum juga melakukan registrasi ulang kartu perdana kamu, maka pemerintah akan memblokir panggilan dan SMS kamu.
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Ahmad M Ramli menyatakan bahwa akan ditambah lagi waktu selama 15 hari. Jika selama waktu pertambahan tersebut kamu tidak juga melakukan registrasi ulang kartu perdana maka pemerintah akan memblokir seluruh akses yang ada dalam kartu perdana kamu baik SMS, telpon, maupun internet.
5.
Masih Bisa Punya Nomor Lebih dari Satu
Berdasarkan kabar yang beredar, kamu dapat mengakses 3 kartu perdana hanya dengan satu data kependudukan. Apabila kamu ingin melakukan registrasi lebih dari 3 kartu perdana, maka kamu bisa melakukan registrasi di gerai tempat kamu membeli kartu perdana tersebut.
Untuk registrasi ulang kartu perdananya pun kamu bisa melakukan secara mandiri dengan cara mengirim SMS ke 4444 dengan format pesan NIK#NomorKK#. Proses validasi sendiri membutuhkan waktu selambat-lambatnya 1×24 jam.