JAKARTA, Bernas.id – Sistem pengawasan terhadap Detasemen Khusus Anti Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri masih menjadi tanda tanya.
“Saya tidak tahu bagaimana mereka mengendalikan tim ini. Itu soal besar dan belum terlihat sampai sekarang,” ujar Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, di Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Ia menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak bisa diandalkan untuk sekaligus mengawasi Densus Tipikor.
“Jangan Anda bayangkan Kompolnas menjadi pengawas Densus Tipikor. Bagaimana ceritanya mereka yang cuma berapa orang mengawasi Densus yang ada di Jakarta sampai di Papua sana,” tegasnya.
Lanjut Margarito, jika pembentukan Densus Tipikor Polri disetujui oleh pemerintah, maka Presiden RI harus mengeluarkan setidaknya Keputusan Presiden (Keppres).
“Kalau sampai jadi, harus ada Keppres.
Tidak bisa tidak. Dan karena ada Keppres, maka presiden yang mesti berpikir mengenai bagaimana bentuk organ ini, seberapa jauh jangkauannya, bagaimana pengawasannya, itu sepenuhnya ada di presiden,” pungkasnya.