JAKARTA, Bernas.id ? Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil menilai penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) terlalu subjektif.
“Itu kan subjektif sekali. Kita bicara nasional,” ungkap Nasir di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).
Nasir berpendapat siapa saja boleh berpendapat karena hak setiap orang. Termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Nggak apa-apa, setiap orang punya pendapat.
Tidak masalah. Wapres kalau punya pendapat seperti itu, itu hak beliau dan sah-saja,” kata Nasir.
Baca Juga Meski Beda Suara, Anggota Komisi III Yakin Jokowi-JK Setuju Adanya Densus Tipikor
Kendati demikian, Nasir mempertanyakan landasan pernyataan Wapres tersebut. Terutama pengetahuan mengenai keadaan di lapangan, yakni KPK, Kepolisian RI serta kejaksaan.
“Tapi pertanyaannya apakah beliau tahu selama ini, bagaimana koordinasi antara KPK, kepolisian dan kejaksaan?
Tahu nggak ada kendala di lapangan seperti apa? Bukan hanya kecurigaan semata-mata atau karena tidak percaya semata-mata,” ungkapnya.
Ia menekankan yang perlu dipahami saat ini adalah keadaan yang terjadi di lapangan. Harapannya, Presiden dan Wapres saat ditanya tentang rencana pembentukan Densus Tipikor memiliki data yang kuat di lapangan.