JAKARTA, Bernas.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar pembentukan tim Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dikaji kembali.
“Ini harus dikaji lebih dalam. Ini masuk lembaga sendiri atau mau memperkuat yang ada. Kemudian menimbulkan persepsi publik ada institusi yang ingin mengambil alih kerja KPK.
Apalagi KPK masih menjadi idola,” ungkap Koordinator Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).
Emerson menilai keberadaan Densus Tipikor sebenarnya sama saja dengan KPK. Kedua lembaga ini sama-sama menangani korupsi. Ia pun mempertanyakan kewenangan lembaga Densus Tipikor yang disanyalir bakal tumpang tindih.
“Sama dengan KPK.
Jangan-jangan ide ini untuk menyaingi KPK,” kata Emerson.
“Kenapa mau nambah-nambah lagi? Apa ini tidak jadi kontraproduktif?” sambungnya.
Baca Juga Meski Beda Suara, Anggota Komisi III Yakin Jokowi-JK Setuju Adanya Densus Tipikor
Ia mengaku curiga saat Ketua DPR ikut mendorong dibentuknya Densus Tipikor. Menurut Emerson, KPK sebagai lembaga independen akan lebih bebas dari intervensi untuk menangani perkara korupsi.
Padahal Setya Novanto sempat tersangkut dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
“Beda dengan KPK yang sudah independen. Apalagi Pak Setya Novanto mendukung betul,” ujarnya.
Baca Juga Fahri Hamzah: Enggak Ngerti, Presiden dan Wapres Bicara Beda Soal Densus Tipikor
Soal penanganan kasus korupsi, KPK lebih diuntungkan karena merupakan lembaga independen. Hal itu menjadi keistimewaan bagi KPK untuk menangani perkara korupsi.