JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan Dirjen Imigrasi atas pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Setya Novanto dicegah ke luar negeri karena masih menjadi saksi penting kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (e-KTP).
“Infonya tadi (Jumat 20/10/17) mengajukan gugatan. Kita tunggu hari Senin perkembangannya,” ungkap Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA), Abdullah, melalui pesan singkatnya, Sabtu (21/10/17) dini hari.
Baca juga Jadi Saksi Penting, Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri Sampai 1 April 2018
Gugatan Ketua Umum Partai Golkar itu teregistrasi dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT. dalam gugatan yang diajuka, Setya Novanto minta PTUN Jakarta menyatakan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI atas nama Setya Novanto.