JAKARTA, Bernas.id ? Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Polri terburu-buru mengusulkan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi Tipikor (Tipikor).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Menurutnya, tidak ada naskah akademis ataupun kajian filosofis yang menjadi dasar pembentukan Densus Tipikor.
?Menurut kami, harusnya ketika mau menyusun sebuah lembaga yang begitu penting seperti ini, harusnya ada catatan naskah akademik, bahkan melibatkan partisipasi publik terlebih dahulu, bagaimana respons masyarakat,? ungkapnya Agus, di Jakarta, Jumat (20/10/17).
Baca Juga Polri Siapkan Pembentukan Densus Tipikor Tapi Tunggu Keputusan Pemerintah
Ia mengungkapkan momentum pembentukan Densus Tipikor dinilainya tidak pas di tengah situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mendapat serangan dari berbagai arah. Pihaknya mengkhawatirkan pembentunkan Densus Tipikor malah bisa dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai instrumen untuk membubarkan KPK.
?Dan itu kelihatan dari pernyataan sejumlah anggota DPR yang menyebut, ketika ada Densus Tipikor lebih baik KPK dibubarkan,? tegasnya.
Agus menerangkan ketika dasar hukum pembentukan Densus Tipikor hanya sebatas Surat Keputusan Kapolri, maka rentan dibubarkan dengan mudah.
Kepolisian juga rentan akan intervensi dari berbagai pihak.