JAKARTA, Bernas.id – Citra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali tecoreng akibat ulah oknumnya. Kamis (19/10), Kepala Bidang Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Dirjen Pajak kantor Wilayah Sulawesi tengah Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Kanwil Suluttenggomalut), Wahyu Nugroho, ditangkap dan digelandang ke Polda Sulawesi Sulawesi Utara atas kepemilikan puluhan gram sabu-sabu.
Wahyu ditangkap tim Resmob Polda Sulut di kawasan Mal Manado. Barang bukti ditemukan dari tangan Wahyu sebanyak 30 gram sabu-sabu.
Wahyu beserta barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan.
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyayangkan adanya oknum pemerintahan yang tertangkap atas kepemilikan narkoba, terlebih barang bukti yang ditemukan tergolong besar. Bila barang bukti benar seberat 30 gram sabu, menurutnya patut dicurigai Wahyu tergolong sebagai pengedar.
?Sangat disayangkan petugas pajak melakukan perbuatan keji dengan menggunakan narkoba sabu -sabu dan tergolong banyak,? kata Sahroni, Kamis (19/10).
Polri dengan dibantu Badan Narkotika Nasional (BNN), menurut politisi NasDem ini harus menindaklanjuti dugaan tersebut. Polri juga dapat meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
?Harus ditelusuri apakah dia sekedar pemakai atau tidak.
Jangan-jangan dia pemasok narkoba untuk sekelompok orang. Saya selaku anggota Komisi III meminta Polri, BNN dan PPATK memeriksa secara serius,? tukasnya.
Penangkapan ini menjadi tamparan keras Ditjen Pajak yang pada Mei tahun 2016 lalu memperlihatkan perang terhadap narkoba. Ketika itu 3.205 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalani tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Seluruh pegawai mulai dari Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, jajaran eselon I dan II, bahkan pemeriksa pajak tak luput dari tes urine yang dilakukan secara terbuka ini.
Ken pada saat itu menegaskan akan memecat pegawai di lingkungan Ditjen Pajak secara tidak hormat bila dinyatakan sebagai bandar narkoba.
Untuk memastikan tidak adanya lagi prnyalahgunaan narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Sahroni mendesak BNN kembali melakukan tes urine.
“BNN harus kembali melakukan tes urine untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan narkoba.
Wajib dilakukan untuk pembuktian bahwa pegawai pajak bersih dati narkoba,” tukasnya.
“Semuanya harus diperiksa, mulai dari staf biasa hingga eselon 1 dan Dirjen Pajak sebagai pemberi contoh harus menjalani tes urine,” imbuh Sahroni.

