JAKARTA, Bernas.id – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah pusat tidak memaksakan kehendaknya terkait kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Ia berpendapat sebaiknya pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa duduk bersama membahas persoalan tersebut tanpa saling memaksakan kehendak. Anies-Sandi pun telah berjanji menolak proyek reklamasi. Hal itu sudah disampaikan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Rakyat Indonesia di Jakarta sudah memberikan keputusannya yaitu memilih Anies-Sandi yang waktu itu programnya menolak reklamasi dan toh waktu itu sudah tegas moratorium,” ujar Hidayat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/10/17).
Baca Juga Wagub DKI Jakarta, Minta Pemerintah Pusat Terbuka Soal Reklamasi
Hidayat menilai pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman tidak seharusnya mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Sayangnya, sepekan jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.
Menurutnya, pembahasan dan kebijakan proyek reklamasi Teluk Jakarta selayaknya melibatkan Gubernur DKI Jakarta. Karenanya, ia meminta pemerintah pusat tidak perlu merasa berhadap-hadapan dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini.
“Ya saya kira ini negeri yang bukan ngotot-ngototan ya. Dan bukan mentang-mentang ini negeri yang kemudian kewenangan-kewenangan itu sudah dibagi mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah daerah,” terangnya.
Baca Juga Reklamasi Teluk Jakarta, Menteri Susi: Itu di Tangan Menko Maritim dan Gubernur DKI Anies