JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan ketidaksetujuaan terkait pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus tipikor). Menurutnya, pengawasan sudah dilakukan oleh 6 lembaga/ institusi.
“Pemerintah, birokrasi, itu sudah diawasi 6 institusi, 6 institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi.
Kejaksaan juga memeriksa, KPK juga periksa.
Jadi jangan berlebihan juga, karena (bila) berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja,” terang Wapres usai menghadiri acara World Plantation Conferences di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/17).
Menurutnya, pemberantasan korupsi memang perlu dilakukan akan tetapi JK tidak menginginkan adanya ketakutan berlebihan dengan upaya pemberantasan korupsi dan malah memperlambat program kerja.
“Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak.
Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga,” ungkapnya.
Sebelumnya, JK juga meminta penindakan korupsi tetap dipegang KPK. Tugas ini menurutnya juga dipegang Polri dan Kejaksaan.
“Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu.
Tim yang ada sekarang juga bisa,” terangnya.
Namun pemberantasan korupsi , kata JK, tidak boleh membuat pejabat khawatir berlebihan sehingga ragu mengambil berbagai kebijakan.