JAKARTA, Bernas.id ? Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) menuai polemik. Hal ini karena dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pun mengungkapkan status kelembagaan KPK harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
“Kan UU-nya begitu dulu. Sekarang dia (KPK) supervisi, dia penindakan, dia pencegahan, kan tiga.
Nah, sekarang duduklah bersama, kita lihat secara UU seperti apa,” ujar Yasonna seusai sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/17).
Baca Juga KPK Setuju Ada Densus Tipikor, Ini Harapannya
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Hal ini sering dikaitkan dengan status KPK sebagai lembaga ad hoc (sementara), apalagi saat ini Polri tengah membentuk Densus Tipikor.
Ketika ditanyakan ke Yasonna apakah KPK merupakan lembaga ad hoc, ia pun menyebut harus merujuk pada UU yang berlaku.
“UU-nya kan katakan begitu (ad hoc), tapi kita kan belum selesai persoalan. Dia dibentuk untuk menguatkan karena polisi dan jaksa belum bagus.
Nah, begitu. Ini polisi tiba-tiba mikir kita bikin saja Densus Tipikor, kan gitu. Kalau begitu, belum selesai ini barang, mari kita duduk bersama,” terang Yasonna.
Baca Juga Komisi III: Tak Perlu Khawatir Ada Densus Tipikor, KPK, dan Jaksa Agung
Lebih lanjut, ia pun mengajak Kejaksaan, Polri, dan KPK untuk duduk bersama membahas kewenangan masing-masing lembaga terkait penindakan korupsi di Indonesia.
Ia menekankan jangan sampai ada lembaga yang lebih lemah atau lebih kuat.