JAKARTA, Bernas.id – Berbagai program pembangunan infrastruktur tengah digalang pemerintah era Joko Widodo. Namun, tidak menutup kemungkinan di tengah gencarnya program tersebut, ternyata kawasan kumuh masih minim teratasi.
Pengentasan kawasan kumuh masih menjadi kendala. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, penyelesaian kawasan kumuh yang dilakukan baru 7.000 hektar (ha) dari target 38.000 ha atau 18,4%.
Lambatnya pengentasan kawasan miskin tersebut, menjadi sororan berbagai stakeholder.
Danis H.
Sumadilaga, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR memaparkan, hambatan untuk menyelesaikan masalah di kawasan kumuh adalah masalah sosial.
Banyak masyarakat yang sulit pindah ketika kawasan kumuh akan ditata ulang.
“Kalau betulin rumahnya gampang. Tapi kan harus sosialisasi, kita kan memindahkan orang,” paparnya di Kantos Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Lebih lanjut Danis mengatakan, kawasan kumuh kebanyakan berada di kota-kota besar seperti Jakarta.
Hal ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan pembangunan jalan baru dengan bertambahnya kawasan kumuh.
“Gak ada hubungan dengan jalan tol. Kawasan ini banyaknya di dalam kota,” jelas Danis.
Kendari demikian, progres menyelesaikan atau menata kembali kawasan kumuh akan terus dikerjakan. Di mana saat ini pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dananya sudah ada sekira Rp10 triliun.
“Kota kumuh itu di Cipta Karya berdasarkan luasan 38.000 ha, sampai saat in baru sekitar 7.000 ha.
Memang ini yang tadi Rp10 triliun itu untuk kejar target 38.000 ha,” tutupnya.

