Yogyakarta, Bernas.id – Tanggal 10 Oktober 2017 lalu, warga Yogyakarta kembali menyaksikan momentum bersejarah usai dilantiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejumlah warga Yogyakarta bahkan sempat menggelar syukuran dengan cara tumpengan seperti yang dilakukan oleh puluhan orang di depan Gedung Agung Yogyakarta.
Sebagai gubernur yang akan menjabat dari tahun 2017-2022, Sultan mengungkapkan banyaknya problem yang menjadi tantangannya. Salah satu yang disoroti adalah berkaitan dengan pembangunan hotel dan mal yang menjamur di kota pelajar ini.
“Kami punya problem besar, bagaimana kami akan membatasi, kalau untuk izin mal, hotel, dan sebagainya itu di Kabupaten Kota,” kata Sultan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (10/10/2017) seperti yang dilansir dari detik.com.
Untuk mengatur beberapa kabupaten di provinsinya, ada prinsip otonomi daerah yang membatasi Sultan selaku Gubernur DIY. Persoalannya, menjamurnya hotel dan mal berada di daerah otonomi kabupaten.
?Maka dari itu, kami mencoba, saya hanya bisa mengimbau, membangun dialog dengan Bupati atau Wali Kota.
Sudahlah, untuk sementara hentikan dulu, untuk hotel dan otomatis juga mal,” ujar Sultan.
Imbas dari merebaknya pembangunan hotel dan mal di Yogyakarta dinilai berbagai pemerhati lingkungan menjadi salah satu penyebab berkurangnya kandungan air di tanah.
Kajian lingkungan yang dilakukan Amrta Institute dan dirilis September 2016 lalu mengungkapkan bahwa lima dari total 14 kecamatan di Kota Yogyakarta berstatus krisis air. Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo. Setiap tahunnya, kecamatan-kecamatan tersebut terus mengalami defisit air antara 400 ribu hingga 2,7 juta meter kubik.
Pendapat senada juga diungkapkan Direktur Center for Integrated Development and Rural Studies, Francis Wahono yang menilai Yogyakarta sudah tak ada bedanya dengan kota lain, karena Yogyakarta semakin semrawut.
Dodok Putra Bangsa, Aktivis Gerakan Jogja Asat salah satu warga kampung Miliran Umbulharjo, Kota Yogyakarta mengatakan, sejak beroperasinya hotel tahun 2012 lalu, sumur warga sekitar hotel menjadi kering.
Hal ini dinyatakannya pada tahun 2015, padahal sebelumnya sumur di daerahnya tidak pernah kering.

