JAKARTA, Bernas.id ? Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) terus dilanjutkan oleh 10 fraksi di DPR RI. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah, Senin (16/10/17).
Pembahasan Perppu Ormas dilanjutkan dengan agenda meminta masukan dari pihak-pihak terkait. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi masukan positif bagi pemerintah.
“Pemerintah dapat memahami berbagai pendapat, pemikiran yang disampaikan dalam pandanngan fraksi-fraksi.
Ini sebagai proses dinamika demokrasi yang pemerintah sangat menghargai, yang juga mewakili suasana kebatinan dari berbagai unsur masyarakat,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/17).
Ia meyakini semua pihak memahami bahwa tujuan dari Perppu Ormas tersebut adalah untuk mengingatkan bahwa negara memiliki aturan dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Semua unsur perlu diundang dalam proses pembahasan Perppu Ormas, baik pihak yang pro maupun kontra.
“Orang boleh berserikat, berhimpun, berormas tapi prinsip untuk menjaga kedaulatan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bukan hanya pemerintah tapi juga ormas,” jelas Mendagri.
Meski pembahasan lanjutan disetujui, sejumlah fraksi yang hadir memberi catatan.
Fraksi Partai Gerindra dengan tegas menolak Perppu Ormas. Namun, Gerindra pada akhirnya setuju pembahasan dilanjutkan agar pihaknya bisa memantau secara langsung.
Sementara, dari Fraksi PAN di Komisi II DPR, Yandri Susanto memberi catatan khusus terkait Perppu Ormas. Ia meminta agar seluruh unsur diundang dalam pembahasan.
“Komisi II dan pemerintah wajib menghadirkan para pihak baik yang kontra maupun yang pro untuk kita dengarkan secara komprehensif dan menalam sehingga fraksi-fraksi bisa mengambil keputusan dengan bijaksana,” ujar Yandri.
Sebelumnya, pembahasan Perppu No 2 Tahun 2017 ditargetkan rampung pada masa sidang paripurna DPR RI 24 Oktober mendatang.