JAKARTA, Bernas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana pembentukan Detasement Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digagas Polri.
“Kalau kewenangan KPK menurut Undang-Undang kan sudah jelas. KPK hanya kasus-kasus di atas Rp1 miliar kemudian yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi, nanti saya rasa tidak akan ada “overlap“,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/10/17).
Menurutnya, pembentukan Densus Tipikor harus dilihat secara positif.
Pasalnya, semakin banyak orang melakukan pemberantasan korupsi maka akan semakin baik.
“Jadi, KPK saat ini sudah melakukan sesuai tupoksinya dan nanti kalau ada Polri, Densus Tipikor itu juga akan melakukan sesuai tupoksinya,” ungkap Yuyuk.
Baca Juga KPK Setuju Ada Densus Tipikor, Ini Harapannya
Selain itu, ia menyebutkan KPK dan Polri telah bekerja sama, misalnya tentang koordinasi, supervisi, dan juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Ketika sudah ada pembagian tugas sesuai porsi dan koordinasi tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Itu juga sudah dilakukan bersama-sama. Saya kira kita perlu melihat sisi positif pembentukan Densus Tipikor itu,” imbuhnya.