JAKARTA, Bernas.id ? Transaksi di seluruh gerbang tol akan berlaku non tunai sepenuhnya mulai 31 Oktober 2017. Pemerintah telah menetapkan kebijakan transaksi non tunai atau membayar dengan uang elektronik berupa e-toll atau kartu uang elektronik (e-money).
Elektronifikasi pembayaran di jalan tol ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan di pintu tol. Selanjutnya, pembayaran dengan e-money bisa mengurangi risiko korupsi.
Kebijakan pembayaran non tunai ini menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menolak layanan non tunai dan sampai mengadu ke Ombudsman.
Baca Juga Jokowi Jajal Pakai Uang Elektronik di Gerbang Tol Salatiga
Presiden Joko Widodo pun menanggapi laporan tersebut. Pria yang akrab disapa Jokowi ini menganggap penolakan ini sebagai hal yang biasa dalam menjalankan sebuah kebijakan.
“E-Toll itu untuk apa sih, itu kan untuk perbaiki layanan.
Kita ingin melancarkan di pintu-pintu tol itu biar cepat dan tidak macet,” ucap Presiden Jokowi, seperti ditulis Sabtu (14/10/17).
Menurutnya, saat ini dalam pelayanan jalan tol, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
“Negara lain semuanya udah pake masa kita masih cash. Akurasi pembayaran juga semakin jelas. Apa kita mau cash terus?” imbuh Jokowi.
Baca Juga Kepala BPJT: Bukan Bagi Kartu E-Toll Gratis Tapi Subsidi
Presiden mengaku sudah memerintahkan seluruh pihak terkait untuk melakukan sosialisasi. Menurutnya, belum semua pengguna jalan tol di Indonesia bisa menerima dan memahami pembayaran tol dengan e-money.