JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sependat dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait kehadiran Detasement Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK setuju karena Densus Tipikor bisa membuat KPK fokus menangani kasus korupsi besar.
“Ya karena memang dengan Undang-Undang sekarang KPK harus ada syaratnya. Satu, melibatkan penyelenggara negara; kedua harus di atas Rp 1 miliar,” terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/17).
Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
Sehingga ada perkara korupsi berskala kecil yang diserahkan kepada kepolisian.
“Jadi kalau yang kecil-kecil itu walaupun kita banyak infonya, biasanya kami serahkan ke Polri. Mudah-mudahan dengan Densus ini, khususnya yang masif di mana-mana, yang kecil-kecil itu bisa tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan KPK mendukung hadirnya Densus Tipikor di Indonesia. Kedua pihak melakukan diskusi terkait rencana tersebut.
“Soal Densus Tipikor kami sudah banyak bicara dengan Pak Kapolri ya.
KPK mendukung soal Densus Tipikor itu. Mudah-mudahan dengan makin banyak yang menangani, bahwa korupsi di Indonesia itu akan menjadi lebih tertangani dengan baik,” imbuh Syarif.
Baca Juga Soal Penuntutan Satu Atap Kejaksaan-Polri, Ini Rencananya
Sebelumnya, Kapolri Titop Karnavian memaparkan rencana pembentukan Densus Tipikor mulai dari struktur organisasi hingga anggaran dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/10/17). Menurutnya, Densus Tipikor dapat membantu KPK menangani perkara korupsi lain.
“Persoalannya mampu nggak ditangani oleh teman-teman KPK yang jumlahnya 1.000 orang?
Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” terang Kapolri, Selasa (12/10/17).