JAKARTA, Bernas.id ? Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyampaikan sistem penuntutan satu atap antara Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung baru sebuah konsep. Hal ini baru disampaikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada rapat bersama dengan Komisi III DPR, Kamis (12/10/17) kemarin.
Keinginan ini agar penanganan kasus korupsi di Indonesia menjadi lebih fokus. Kejaksaan dan Polri bisa langsung bertindak bersama dalam satu atap.
“Itu masih dalam konsep.
Kalau bisa satu atap lebih bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak di Kejaksaan ada satu tim khusus juga yang menangani masalah korupsi,” terang Irjen Pol Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17).
Pernyataan ini menanggapi keinginan Jaksa Agung M Prasetyo agar seluruh fungsi penuntutan tindak pidana termasuk korupsi dikembalikan ke Kejaksaan. Menurut Prasetyo, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung dinyatakan sebagai penuntut tertinggi.
Baca Juga Bentuk Densus Tipikor, Kapolri Ingin Terapkan Sistem Seperti KPK
Sementara, Setya mengaku komunikasi dengan pihak Kejaksaan sudah dilakukan Polri.
Selain itu, keinginan agar ada tim kecil gabungan antara Kepolisian dan Kejaksaan sudah diungkapkan dalam rapat bersama Komisi III sehingga komunikasi dengan Kejaksaan akan lebih intensif.
“Kami sudah komunikasikan tapi mungkin nanti lebih intens,” katanya.
Pada kesempatan rapat bersama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga memastikan, tim Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Densus Tipikor yang rencananya akan diisi sebanyak 3.560 orang akan membantu menangani pemberantasan kasus korupsi. Salah satu yang mau dicontoh dari KPK adalah, Polri dan Kejaksaan bisa satu atap dalam hal penuntutan.
“Kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor lah,” ujar Kapolri Tito Karnavian kemarin.