JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Agama telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH akan mengurusi jaminan produk halal di Indonesia dan diharapkan menjadi stimulant untuk membangkitkan perkembangan industri halal di Indonesia.
“Saya berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global,” terang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam peresmian BPJPH seperti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (12/10/17).
Ia pun meminta agar pelayanan sertifikasi halal dan pengawasan jaminan produk halal menerapkan secara konsisten prinsip integritas, tranparansi, dan menghindari pungli. BPJPH ini dibentuk berdasarkan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Karenanya, BPJPH ini harus proaktif menguatkan basis kerja sama dan pengembangan diplomasi halal, baik pada level nasional maupun global.
Baca Juga Menag: Ada BPJPH, MUI Tetap Punya Kewenangan Jamin Produk Halal
Penguatan kerja sama itu antara lain dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama dengan LPH, misalnya dilakukan dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan, kerja sama BPJPH dengan MUI, dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.
Menteri Lukman menerangkan perkembangan industri halal dewasa ini telah menjadi tren dunia.
Bahkan dalam proyeksi ke depan, pemerintah menginginkan Indonesia bisa masuk kategori 10 besar negara produsen halal dunia.