JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak akan melewati kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menag mengungkapkan bahwa MUI memiliki tiga kewenangan tentang penentuan produk halal. Keberadaan MUI terkait sertifikasi halal masih penting.
“Keberadaan, eksistensi MUI masih sangat penting dalam kaitan jaminan produk halal ini, setidaknya ada tiga kewenangan dimiliki MUI meskipun produk halal ini sudah berdiri,” terang Menag Lukman di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/17).
Kewenangan MUI, kata Lukman, adalah terkait dengan fatwa kehalalan dari suatu produk.
Kedua, melakukan atau memberikan sertifikat kepada lembaga pemeriksaan halal (LPH), dan terkait auditor yang bergerak dalam industri halal harus dalam persetujuan MUI
“Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan dari MUI terkait dengan kehalalan produk yang akan disertifikasi itu. Jadi fatwa halal tetap ada dalam kewenangan MUI,” ujarnya.
Lukman menambahkan BPJPH akan segera disosialisasikan kepada publik. Harapannya, BPJPH bisa mempermudah publik untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Pihaknya masih melakukan berbagai penyempurnaan akan memudahkan masyarakat.
“Kami terus menyempurnakan sistem yang kita bangun dengan semudah mungkin mengenai aksesnya. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali dan terus berbasis online. Harapannya memudahkan semua kita dalam mendapatkan sertifikasi halal itu,” papar Lukman.