JAKARTA, Bernas.id ? Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud meminta kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke Kejaksaan. Hal ini menanggapi pernyataannya yang dipelesetkan terkait KPK.
Ia hanya ingin memberi masukan kepada sistem penegakan hukum dan KPK agar penegakan hukum berjalan sesuai koridor. Jaksa Agung Prasetyo membandingkan pemberantasan korupsi Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia.
“Ini indikasi bahwa upaya menyampaikan kebenaran guna melakukan perbaikan lembaga penegak hukum khususnya KPK masih harus menghadapi tantangan berat, terutama berkenaan dengan pemahaman dan opini yang telah terbentuk di tengah sebagian masyarakat,” terang Prasetyo dalam Rapat Kerja Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/17).
Pihaknya menyayangkan banyak pengamat yang menyerangnya.
Padahal, ia merasa pernyataannya dipelesetkan oleh media. Selain itu, Prasetyo merasa diserang oleh beberapa pengamat sehingga harus meluruskan kembali pernyataan yang dirasa tak pernah disampaikan.
“Tapi kami merasa bersyukur beberapa anggota Komisi III bahkan Ketua Komisi III, telah meluruskan, terima kasih Pak Bambang (Soesatyo),” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Prasetyo bercerita bagaimana pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Saat itu, ia mengungkapkan meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.
“Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja.
Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia,” kata Prasetyo.