JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi adanya komentar yang menyebut Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo anti-kritik.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat terbuka dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 E bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” terang Tjahjo seperti dikutip dari webside pribadinya, Jakarta, Rabu (11/10/17).
Menurutnya, Presiden yang akrab disapa Jokowi itu sangat terbuka kepada masyarakat dan siapapun boleh mengkritik Presiden atas kinerja yang selama ini diemban oleh pemerintah.
“Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian,” tegasnya.
Politikus PDI-P itu menyampaikan ditangkapnya para pelaku sindikat Saracen itu bukan untuk mempersempit dan membatasi kebebasan pendapat masyarakat. Proses pidana Saracen juga telah diserahkan kepada kepolisian. Pasalnya, mereka sangat terorganisir.
“Tentu saja tidak, justru hal tersebut bertujuan untuk memastikan ketertiban di masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa yang beradab, tanpa fitnah dan adu domba,” terang Tjahjo.