JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyerahkan pengelolaan 30 pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah pemerintah ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan di pelabuhan maupun bandara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sejauh ini sudah ada empat pelabuhan yang diserahkan kepada swasta, BUMN, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelabuhan yang diserahkan adalah Pelabuhan Bima, Probolinggo, Sintete dan Waingapu.
“Tercatat dua bulan terakhir sudah ada empat pelabuhan yang sudah diserahterimakan; Probolinggo, Sintete, Waingapu, dan Bima.
Ini menjadi tahap awal.?
(Pengelolanya?) BUMD di Jatim, Pelindo II dan Pelindo III, Pelindo IV, Pelindo I juga, swasta lain juga kami ajak,” terang Menhub Budi Karya Sumadi JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/10/17).
Sampai akhir tahun ini, pihaknya menargetkan ada 15 pelabuhan dan bandara yang akan segera diserahterimakan pengelelaannya kepada BUMN atau swasta. Sementara masa kelolanya, Kemenhub memberikan waktu kerjsama selama 30 tahun
“(Sampai akhir tahun?) Paling tidak separuhnya, 15. Tapi kerjasamanya 30 tahun, karena itu soal investasi peralatan dan lain-lain,” lanjut dia.
Selama ini 30 pelabuhan dan bandara tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kemenhub dan menggunakan anggaran dari APBN.
Penyerahan pengelolaannya kepada swasta, maka diharapkan bisa menghemat anggaran negara.