Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

BPK Temukan Lebih Dari 5 Ribu Rumah Bersubsidi Tak Berpenghuni

Oleh: Redaksi Bernas•7 Oktober 2017
BPK Temukan Lebih Dari 5 Ribu Rumah Bersubsidi Tak Berpenghuni
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Ditemukan lebih dari 5 ribu unit rumah bersubsidi oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).?..."

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Ditemukan lebih dari 5 ribu unit rumah bersubsidi oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sedikitnya ada 5.108 unit rumah yang dibeli dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Selisih Angsiran Bunga (SSB) yang ternyata belum ditempati oleh pembelinya. Dari temuan tersebut mayoritas kredit berasal dari di PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Menanggapi temuan tersebut, Maryono selaku Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) mengatakan, jumlah rumah KPR yang tidak dihuni hanya 5.000 unit. Jumlah tersebut sangat kecil, di mana ada jutaan rumah yang BTN berikan KPR.

“Yang tidak dihuni itu cuma 5.000.

Kita biayai 3,3 juta itu 0,02%. Kecil sekali,” paparnya di Plaza Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Maryono melanjutkan, ada dua kelompok masyarakat yang usai membeli rumah KPR. Pertama, baru beli sehingga harus masyarakat mempersiapan barang-barang yang dibeli dan sebagainya.

Kedua, mungkin orang-orang yang ternyata harus pindah kerja.

Karena dimutasi itu rumah yang dibelinya dititipkan dan sebagainya. “Jadi jumlah yang 5.000 sangat kecil hanya 0,02%. Mungkin masyarakat ada di dua kelompok itu,” jelasnya.

Meskipun begitu, BTN tetap ingatkan para penghuni rumah KPR, jika janji menempati tapi ternyata terus mundur maka akan diberikan pinalti. Pilihannya ada dua, apakah penghuni mau bayar bunga subsidi atau nonsubsidi. 

“Tapi kalau dengan alasan jelas bahwa tunggu 3 bulan, karena kita harus ikuti UU pemerintah,” tutup Maryono.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram