JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin akhirnya menanggapi izin operasional biro perjalanan umrah First Travel. Ia mengakui selama ini Kementerian Agama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencabut izin operasional PT First Travel milik perancang busana ternama Anniesa Hasibuan.
Alasannya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Menurutnya, tidak ada persoalan pada PT First Travel sehingga perusahaan tersebut mendapat perpanjangan izin operasional.
Masalah baru muncul dan mulai terungkap pada akhir Februari atau awal bulan Maret 2017. Jemaah umrah ada yang terlantar.
“Ada sebagian warga mengadu bahwa telah ditelantarkan,” ujar Menag Lukman dalam pertemuan bersama Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta, Rabu (4/10/17).
Baca Juga Kemenag Siapkan Regulasi Ini Cegah Kasus Seperti First Travel
Penelantaran itu misalnya jadwal pemberangkatan dan kepulangan jemaah umrah yang tidak tepat waktu. Ada ketidakjelasaan First Travel saat memesan maskapai yang digunakan untuk mengangkut jemaah umrah.
Sesudahnya, Kementerian Agama pun menyadari ada laporan-laporan dari korban yang perlu ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran.
Akan tetapi, saat proses itu tengah berjalan, ada sebagian jemaah meminta agar izin operasional PT First Travel tidak dicabut. Ada pula korban yang masih berharap diberangkatkan umrah dengan cara perubahan jadwal (reschedule) atau pengembalian uang (refund).
“Yang meminta agar Kemenag tidak cepat-cepat mencabut izin itu adalah korban, karena dalam persepsi mereka, ketika izin dicabut maka First Travel enggak bisa melakukan rescheduling dan refund karena sebagai sebuah perusahaan dia dicabut izinnya,” terangnya.
Baca Juga Kreditur First Travel Kecewa dengan Proposal Perdamaian First Travel
Akhirnya, Kemenag melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin First Travel pun dicabut pada 1 Agustus 2017.
Pencabutan izin First Travel tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Keputusan Menteri tersebut telah berlaku sejak 1 Agustus 2017.