JAKARTA, Bernas.id – Bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, kini tak perlu khawatir tidak dapat mencicil atau tidak mempunyai rumah. Masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau bekerja informal, kini menjadi fokus pemerintah agar tetap mampu memiliki rumah.
Pasalnya, masyarakat informal dengan penghasilan rendah ini seringkali kesulitan dalam mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke bank, karena tidak memiliki bukti penghasilan per bulan layaknya karyawan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sekarang masyarakat informal bisa membentuk asosiasi dan mengajukan KPR.
“Kalau secara perbankan, pasti fasilitasnya sama. Kalau saya diskusi dengan Direktur Utama BTN Maryono, pekerja informal bentuk asosiasi dulu seperti pedagang mie dan bakso yang dulu programnya diluncurkan di Semarang,” ujar Basuki saat bincang bisnis “Rumah untuk Rakyat” di SCTV Hall, Senayan City, Jakarta, Kamis (29/9/2017).
Basuki menambahkan, tidak hanya pedagang mie dan bakso, pekerja informal lain yang dapat membentuk asosiasi adalah tukang cukur.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, profesi ini bisa mengakses rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), uang muka 1 persen, dan bantuan uang tunai Rp 4 juta.
Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, BTN melayani pengajuan KPR subsidi baik untuk pekerja dengan pendapatan tetap atau tidak tetap.
Syaratnya, masyarakat yang mau mengajukan KPR subsidi memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain maksimal pendapatan Rp 4 juta per bulan.
“Jadi nanti akan dilihat untuk angsuran, pendapatnya mencukupi tidak.
Kalau misalnya hanya Rp 2 juta kan tidak mencukupi untuk mengangsur rumah subsidi,” papar Maryono.
Kendati demikian, pekerja informal ini masih bisa mengakses perumahan dengan program lain yang disediakan BTN yaitu KPR Mikro.
“Dengan program ini, masyarakat bisa mendapat kucuran dana pembangunan rumah sampai Rp 75 juta,” tutup Maryono.

