Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KemenPUPR Akan Keluarkan Standar Kualitas Perumahan Bersubsidi

Oleh: Redaksi Bernas•7 Oktober 2017
KemenPUPR Akan Keluarkan Standar Kualitas Perumahan Bersubsidi
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), akan mengeluarkan rating atau skor kualitas perumahan bersubsidi sebagai acuan penilaian, sebagai..."

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita properti terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), akan mengeluarkan rating atau skor kualitas perumahan bersubsidi sebagai acuan penilaian, sebagai standar kualitas perumahan bersubsidi. Penyusunan rating tersebut kini sudah masuk dalam tahap akhir.

Basuki Hadimuljono, selaku Menteri PUPR  mengatakan, pihaknya melakukan kajian bersama bank penyalur subsidi, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rating untuk perumahan bersubsidi.

Basuki menegaskan, Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena pembangunan dan pembiayaan rumah bersubsidi menggunakan dana negara lewat skema subsidi.

“Bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi, Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut,” papar Basuki dalam siaran persnya Sabtu (30/9/2017).

Basuki menambahkan, program perumahan yang dicanangkan pemerintah tidak semata menyediakan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Untuk itu, Kementerian PUPR mengucurkan subsidi dalam bentuk bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.

Di sisi lain, pembangunan perumahan ke depan diharapkan bakal lebih cepat sejalan dengan penerbitan regulasi yang memangkas prosedur dan penggabungan sejumlah perizinan lewat Permendagri Nomor 55 tahun 2017, hal tersebut guna mengatur Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah.

Basuki berharap aturan itu mampu mendorong Pemda melakukan penyederhanaan perizinan dengan cara penghapusan, percepatan waktu dan penggabungan perijinan.

Penghapusan perizinan tersebut di antaranya izin amdal bagi perumahan yang dibangun sesuai dengan zonasi dalam rencana tata ruang, izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill, dan analisa lalu lintas. Kemudian penggabungan perizinan antara lain proposal pembangunan perumahan bagi MBR digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat. Sementara itu, percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pengembang.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram