JAKARTA, Bernas.id – Ternyata, biaya pajak yang dikeluarkan pengembang cukup banyak. Pasalnya pengembang dapat menyetor ke negara bisa mencapai 50 persen lebih.
Terkait hal itu, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) terus mengharapkan pemerintah mengkaji peraturan perpajakan yang dibebankan karena dirasa masih memberatkan pengembang dan konsumen.
Hal tersebut dikatakan Conny Lolyta Rumondor, Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Bidang Pembangunan Perumahan Sejahtera Tapak, secara adil pemerintah tidak semestinya mengambil pajak dari perhitungan harga jual yang telah pengembang tetapkan, melainkan dari net profit.
Pasalnya modal pembelian tanah dan bangunan yang dikeluarkan cukup besar dari pengembang. Belum lagi pengembang juga masih harus mengalokasikan modal pembelian tanah dan bangunan tersendiri.
?Kalau dihitung-hitung minimal 79,17% pajak yang disetor pengembang kepada negara,? papar Conny beberapa waktu lalu.
Perhitungan itu diambil dari jumlah setoran pajak pengembang, harus ditambah kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Di antaranya Pajak 12.5% dari omzet tidak termasuk PPnBM serta Fasum dan fasos sebesar 66.67% dari omzet dalam bentuk barang.
Hal ini dengan perkiraan nilai fasum dan fasos nilai sama dengan harga jual dengan pembanding luas saleable.
Jumlah itu belum termasuk Pajak PPh 21 (gaji), PPh 23 (supplier), PPh dividen serta kewajiban lainnya.
Tidak hanya itu, pihaknya masih mengharapkan pemerintah melakukan peninjauan kembali dan mengusulkan agar setidaknya PPN yang dikenakan menjadi 1% untuk rumah komersial yang dihitung dari harga jual rumah supaya tidak memberatkan beban konsumen.
Conny menambahkan, REI juga mengusulkan terkait BPHTB pemotongan angka Rp60 juta tiap transaksi menjadi 100 juta untuk rumah MBR.
Menurutnya, semestinya juga ada klasifikasi potongan untuk rumah dengan harga jual di atas Rp500 juta atau transaksi tanah di atas dan di bawah Rp500 juta.