JAKARTA, Bernas.id ? Perkara biro perjalanan umrah First Travel dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan somasi terhadap pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Hal ini disampaikan saat audiensi dengan Fraksi PAN di DPR, Kamis (28/9/17). Langkah perkara First Travel dibawak ke DPR itu karena advokat Pro-Rakyat yang ikut mendampingi calon jemaah umrah berang karena menganggap Kementerian Agama (Kemenag) lepas tangan.
Baca Juga Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 1 Triliun. Bos First Travel Mau Pakai Aset Apalagi?
Para korban dugaan penipuan oleh biro perjalanan umrah First Travel itu mengakud ke DPR melalui Fraksi PAN.
Aduan ini merupakan buntut dari pertarungan hukum mereka dengan First Travel di sidang verifikasi tagihan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan sikap Kemenag yang dinilai lepas tangan atas perkara ini.
“Kami ingin PAN bisa mengutus wakilnya dari Komisi III atau Komisi Hukum untuk memantau persidangan (verifikasi tagihan dalam PKPU) tersebut. Karena jujur kami merasa ada sulap atau apa ya. Jadi salah satu hal yang saya minta selaku kuasa hukum adalah tolong Komisi III pantau bagaimana proses (sidang) PKPU untuk esok,” ujar Advokat Pro-Rakyat, Rizki Rahmadiansyah, Kamis (28/9/17).
Baca Juga Kisruh First Travel, Fraksi PAN: Kalau Tak Becus Menag Diganti Saja
Sementara, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto telah menyanggupi permintaan pihak korban First Travel untuk hadir di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Yandri pun menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan menyelesaikan kisruh First Travel yang memakan lebih dari 50.000 orang calon jemaah umrah.
“Kalau semua salah jemaah dan First Travel, apa fungsi Kemenag? Oleh karena itu menurut saya Jokowi turun tangan. Kalau nggak becus Menag, diganti atau apalah.
Sehingga korban-korban seperti ini tidak terulang lagi. Kalau kata Pak Dirjen sudah tahu murah kok mau, kenapa (First Travel) dibiarkan oleh Menteri Agama,” terang Yandri.