Bernas.id – Berbicara tentang pajak, yuk simak sajak sederhana ini:
Pundi demi pundi terkumpulkan
Untuk sesuatu yang dinamakan penerimaan negara
Jejak kebaikan tertebarkan
Untuk sesuatu yang dinamakan amanah
Langkah demi langkah tergerakkan
Untuk sesuatu yang dinamakan tugas
Doa dan amalan tergerakkan
Untuk sesuatu yang dinamakan kenyataan jauh dari harapan.
Bait sajak di atas seakan menggambarkan situasi perpajakan di negara ini. Setiap apapun berita tentang pajak baik dari media cetak ataupun elektronik selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Dari pendapat positif atau negatif seakan tidak pernah ada habisnya, ibarat kue ulang tahun selalu disukai karena warna, bentuk dan rasanya yang manis membuat sebagian orang penasaran ingin mencicipinya, tetapi jangan tanya kepada mereka yang punya simpanan penyakit berlebih hidangan ini harus secepatnya disingkirkan.
Kurang lebih sebulan yang lalu seorang penulis terkenal menarik semua buku-buku hasil karyanya dari toko buku besar hanya karena merasa dirugikan oleh pihak yang bernama pajak.
Tak urung dari ibu menteri sampai pejabat turunannya dibuat panik oleh pendapat sang maestro buku ini. Tidak sampai sebulan dengar pendapat diadakan demi mencari titik temu.
Walaupun sampai saat ini belum terdengar lagi solusi konkritnya tetapi setidaknya dua pihak yang berbeda pendapat sudah bisa mengutarakan isi hatinya.
Yang membedakan mungkin siapa yang bersuara, jika sekelas Tere Liye yang lulusan terbaik perpajakan dan penulis terkenal langsung disambut dengan berbagai komentar di berbagai sosial media, apalah saya yang baru belajar menulis dan tidak mahir tentang pajak walaupun hidup sedari kecil sampai saat ini di kelilingi orang pajak.
Beberapa hal yang membuat pajak selalu jadi sorotan adalah ketentuan yang sebagian orang melihatnya menakutkan karena berkaitan dengan harta kekayaan yang wajib pajak miliki, padahal ketentuan itu sendiri dibuat oleh petinggi negara. Ataupun gaya hidup segelintir karyawan yang terlihat mewah sehingga di juluki gudangnya koruptor. Menurut data dari Global Corruption Barometer (GCB) 2017 versi Indonesia yang diterbitkan TII, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduduki peringkat keempat lembaga terkorup.
Menyedihkan memang melihat fenomena seperti ini, padahal seandainya saja kita mau melihat lebih dalam masih banyak orang-orang berhati baik yang mengemban amanah sebagai pengumpul pundi-pundi kekayaan negara.
Seperti kata pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga.
Jumlah petugas yang berdedikasi tinggi masih lebih dibandingkan mereka yang bekerja hanya berdasarkan gengsi, hanya sepuluh persen orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari total karyawan di lingkungan DJP yang berjumlah kurang lebih 32.000 orang.
Kedepannya kita semua berharap bahwa sang pahlawan pengumpul kekayaan negara ini mampu bekerja ikhlas, jujur, amanah dan profesional walaupun godaan selalu membayangi.