JAKARTA, Bernas.id ? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menanggapi aturan Bank Indonesia terkait beban biaya isi ulang (top up) uang elektronik antar bank dan pihak ketiga. Jika isi ulang dilakukan antar bank maka dikenakan tarif Rp 1.500. OJK menilai, pungutan biaya seharusnya mengikuti mekanisme pasar, bukan BI.
“Kalau harga (pricing) kan biar industri yang menentukan, mau ada fee atau tidak fee.
Biar mekanisme pasar. BI kan tidak ngatur pricing,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/9/17).
Ia mengungkapkan keuntungan yang diambil perbankan dari pengenaan biaya isi ulang e-money harus wajar. Menurutnya, mekanisme pasarlah yang akan menentukan nasib perbankan ke depan.
“Kalau bank itu nyari profit harus terukur.
Ngasih fee pun tidak boleh sembarangan, harus terukur. Ada bank yang tidak ngasih fee, tapi kalau ada bank yang ngasih fee kan tidak laku (produk uang elektronik),” imbuh Wimboh.
Baca Juga Isi Ulang E-Money Gratis! Ini Syaratnya
Sebelumnya, BI telah mengeluarkan peraturan Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (GPN) pada Rabu (20/9/17).
Salah satu poin yang tercantum adalah biaya isi ulang uang elektronik antar bank dan pihak ketiga sebesar Rp 1.500. Skema harga ini mulai efektif berlaku 20 Oktober 2017.