JAKARTA, Bernas.id – Program pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo, dalam program nawacitanya menyebutkan program pembangunan infrastruktur, salah satunya program sejuta rumah.
Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam pembukaan pameran Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (14/9/2017).
Baca juga: Rumah Joglo, Rumah Adat Jawa yang Memiliki Banyak Keunikan
Dalam pembukaan pameran tersebut, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, nawacita merupakan program strategis pemerintah pusat (pempus), yang hukumnya wajib harus di sinkronkan dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot). Siapapun seorang Gubernur/Walikota/Bupati harus punya janji politik yang disinkronkan dengan Pemerintah Pusat.
Tidak hanya itu, Tjahjo juga mengungkapkan Jokowi telah memberikan arahan agar dilakukan percepatan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Untuk mencapai itu semua, maka keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan.
“Sekarang bagaimana upaya Pemerintah Pusat dan daerah tidak menghambat setiap rencana program kerja sama swasta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, saat ini banyak pihak swasta yang ingin membantu dalam melakukan pembangunan.
Kendati demikian, dalam melakukan upaya pembangunan, khususnya di daerah, pihak swasta masih banyak mendapat hambatan dari sisi kebijakan pemerintah.
“Saya ambil contoh, Jakarta. Jakarta akan maju sebagai Ibu Kota negara kalau ada sinergi antara Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, ini harus ada sinergi. Konteks perumahan di wilayah Bekasi misalnya ada Meikarta, di Banten nanti akan dibangun seperti Meikarta ini di wilayah Maja.
Kemudian berbagai sektor lain harus ada sinergi,” terangnya.
Menteri Dalam negeri tersebut juga mengatakaan, kewenangan dalam memberikan izin kepada pengembang seharusnya berada di tangan Bupati atau Walikota yang mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Tapi tak jarang, pihak Pemerintah Provinsi justru menghambat pemberian izin pembangunan, dalam kasus ini seperti yang dialami oleh Meikarta.
“Kewenangan memberikan izin buat pengembang ini ada di tangan bupati dan walikota, yang tahu daerah, yang tahu wilayah, mana yang merupakan RT RW-nya yang harus disusun dengan baik itu merupakan kewenangan yang ada. Jangan dihambat perizinan seperti di Meikarta, Bekasi.
Izin dari bupati sudah ada, kemudian terhambat karena dilarang oleh Wakil Gubernur (Jabar). Padahal, aturan dan Pergub-nya sendiri belum ada. Saya kira ini yang harus dicermati bersama,” tutupnya.
Baca juga: Mengenal Keunikan Rumah Adat Jambi yang Memiliki Ukiran Eksotik