JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengejar pembangunan berbagai infrastruktur bandara dan pelabuhan. Ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
“Sementara ini ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang akan dikerjasamakan. Segala sesuatu sudah mendapat persetujuan Presiden,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/17).
Kemenhub tidak menyerahkan aset pelabuhan dan bandara tetapi operasionalnya nanti akan dilakukan oleh BUMN.
Misalnya, pelabuhan bisa dikelola Pelindo I-IV, bandara bisa dikelola Angkasa Pura I dan II maupun pihak swasta yang berminat.
“Kalau sekarang kita mengatur dan menjadi operator juga, dengan kesibukan ini kita enggak bisa fokus,” ungkap Menhub Budi Karya.
Ia menambahkan, Pelabuhan di Bima dan Waingapu sudah siap diserahterimakan kerja sama operasinya dengan Pelindo III. Sementara, Kementerian Perhubungan fokus menjadi regulator. Melalui kerjasama itu, Budi menyebutkan pihaknya bisa melakukan efisiensi anggaran.
Pasalnya, ada sejumlah bandara dan pelabuhan yang membutuhkan biaya operasi hingga miliaran rupiah dan menjadi tanggungjawab Kemenhub.
Baca Juga Hadapi Tahun Politik, Menhub Gerak Cepat Rampungkan Perintah Jokowi
Diperkirakan ada efisiensi dana hingga Rp 800 miliar per tahun. Efisiensi dana itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah-daerah.
“Rp 800 miliar kita bisa distribusikan ke ujung-ujung, yang selama ini belum selesai kita selesaikan, kita bisa percepat. Jadi kalau punya Rp 800 miliar bisa bangun mungkin 40 pelabuhan, 20 bandara tempat lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat terpencil,” tutur Budi.