JAKARTA, Bernas.id ? Presiden Joko Widodo telah menyerahkan dua ekor kuda seharga Rp 170 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua kuda itu adalah pemberian warga Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Bapak Presiden Jokowi melaporkan dua buah kuda dari Nusa Tenggara, nilainya Rp 170 juta,” ungkap Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (30/8/17).
Presiden menyerahkannya ke KPK karena tak enak hati jika mengembalikan ke masyarakat NTT. Ia khawatir jika kuda yang diterima itu dinilai sebagai bentuk gratifikasi.
Sehingga, kuda pemberian warga itu akan menjadi milik negara setelah persetujuan dari KPK. Namun, kepemilikan ini masih menanti persetujuan kelima Komisioner KPK.
KPK, kata Giri, masih menimbang akan ditempatkan di mana kuda tersebut. Pasalnya, dalam mekanisme penyimpanan barang hasil gratifikasi, belum diatur untuk hadiah semacam ini.
Sebab, kuda membutuhkan biaya pemeliharaan, berbeda dengan benda mati.
“Kuda ini nggak bisa kami simpan dan nggak bisa dilelang di sini, karena membutuhkan biaya pemeliharaan. Makanya nanti setelah pimpinan setuju agar ini menjadi milik negara, kita pikirkan kuda ini ditaruh di mana,” terangnya.
Lebih lanjut, KPK akan menaksir terlebih dahulu soal nilai-nilai barang yang diberikan dan menganalisis kepentingannya. Selanjutnya, baru diputuskan apakah barang tersebut diserahkan ke negara dalam bentuk apa dan disimpan di mana.
“Nanti biasanya akan ada surat dari kami apakah harus ditaruh di museum, ditaruh di istana, atau dilelang.
Ada beberapa skema yang akan kami usulkan nanti,” ujarnya.
Sementara, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menyampaikan dua kuda Presiden Jokowi kini berada di Istana Bogor. Menurutnya, petugas KPK sudah datang untuk melihat kuda itu.

